Komisi VI DPR Kunjungi Blok Rokan, Teh Imas: Produksi Boleh Naik, tapi SDM Lokal dan Lingkungan Jangan Tertinggal

Pekanbaru — Komisi VI DPR RI menggelar Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Riau, Rabu (17/6/2026), dengan tema pengawasan ketahanan energi nasional melalui optimalisasi produksi migas dan inovasi teknologi di Wilayah Kerja Rokan. Kunjungan ini melibatkan tiga mitra kerja: BP BUMN, PT DAM, dan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR).

PHR selama ini dikenal sebagai tulang punggung produksi minyak nasional, dengan kontribusi signifikan terhadap lifting migas dalam negeri. Dalam paparannya, manajemen PHR menyampaikan sejumlah capaian operasional — mulai dari pengeboran sumur sisipan, penerapan teknologi Chemical Enhanced Oil Recovery (CEOR) di lapangan-lapangan besar, hingga reaktivasi ratusan sumur dan struktur lama untuk menahan laju penurunan produksi alamiah di lapangan-lapangan yang sudah berusia matang.

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB, Imas Aan Ubudiah, yang turut serta dalam kunjungan ini, mengapresiasi capaian teknis tersebut. Tapi ia tidak berhenti di angka produksi semata.

“Inovasi teknologi yang dilakukan PHR ini patut diapresiasi. Tapi ketahanan energi nasional tidak boleh hanya diukur dari berapa barel yang dihasilkan. Saya ingin tahu, dari seluruh operasional besar ini, berapa banyak warga Riau yang benar-benar terlibat — bukan hanya jadi penonton di tanah sendiri,” ujar legislator asal Dapil Jawa Barat XI, Garut-Tasikmalaya itu.

Imas mendorong agar penyerapan tenaga kerja lokal dan pelatihan vokasi bagi masyarakat Riau menjadi perhatian serius, sejalan dengan skala operasional PHR yang sangat besar di wilayah tersebut. Ia juga meminta penjelasan soal keterlibatan pelaku usaha daerah dalam rantai pasok dan operasional perusahaan, agar kehadiran BUMN migas sebesar ini memberi dampak ekonomi langsung bagi Riau, tidak hanya bagi korporasi pusat.

Pada isu lingkungan, Imas turut menyoroti tanggung jawab sosial dan ekologis dari operasional migas jangka panjang di Blok Rokan. Ia menekankan pentingnya transparansi terkait pemulihan lahan terdampak operasional masa lalu, serta kepastian bahwa proses pemulihan tersebut diawasi sesuai regulasi yang berlaku.

“Produksi boleh terus naik, teknologi boleh terus berinovasi. Tapi semua itu harus berjalan seiring dengan tanggung jawab terhadap manusianya dan lingkungannya. Itu yang akan terus saya kawal dari Komisi VI,” tegasnya.

Kunjungan Kerja Spesifik ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPR RI terhadap pengelolaan BUMN strategis di sektor energi, sekaligus menyerap masukan langsung dari lapangan untuk pembahasan kebijakan di tingkat pusat.