RDP Komisi VI DPR RI dengan Dirut IDSurvey dan Seluruh Subholding, Teh Imas Dorong Holding Jasa Survei Perkuat Layanan dan Tata Kelola

Jakarta — Komisi VI DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat bersama Direktur Utama PT Inspeksi Sertifikasi dan Survey Indonesia (IDSurvey) beserta seluruh subholding di Ruang Rapat Komisi VI, Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (25/6/2026).

IDSurvey merupakan holding BUMN jasa survei yang dibentuk Danantara Indonesia, mengkonsolidasikan tiga perusahaan PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), SUCOFINDO, dan Surveyor Indonesia di bawah satu atap. Holding ini resmi terbentuk pada 27 Maret 2025, dengan masing-masing perusahaan menjalankan bisnis berbeda berdasarkan kompetensinya: SUCOFINDO sebagai pemimpin bisnis Testing, Inspection and Certification (TIC) di sektor pertambangan, dan Surveyor Indonesia mendukung program Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk memperkuat industri dalam negeri.

Dalam RDP tersebut, jajaran Dirut IDSurvey dan ketiga subholding memaparkan kinerja, rencana kerja, serta capaian integrasi pasca konsolidasi. Komisi VI sebagai mitra pengawas BUMN menyimak dan menggali informasi lebih dalam mengenai efektivitas holding dalam meningkatkan daya saing layanan jasa survei nasional.

Anggota Komisi VI dari Fraksi PKB, Imas Aan Ubudiah, mengapresiasi langkah konsolidasi tiga BUMN jasa survei ke dalam satu holding, namun langsung memberi catatan yang tidak bisa diabaikan.

“Pembentukan IDSurvey ini momentum besar. Tapi holding yang besar harus diikuti tata kelola yang lebih kuat, bukan sebaliknya. Saya ingin memastikan konsolidasi ini benar-benar menghasilkan efisiensi dan peningkatan layanan — bukan sekadar penggabungan struktur di atas kertas,” ujar legislator asal Dapil Jawa Barat XI, Garut-Tasikmalaya itu.

Imas secara khusus menyoroti dua hal. Pertama, soal layanan kepada industri dalam negeri khususnya program TKDN yang dijalankan Surveyor Indonesia. Menurutnya, akurasi dan integritas penilaian TKDN sangat menentukan seberapa serius pemerintah berpihak pada produk lokal. Jika verifikasi TKDN tidak ketat, maka kebijakan P3DN hanya menjadi formalitas tanpa dampak nyata pada industri nasional.

Kedua, soal tata kelola dan transparansi. Dengan skala konsolidasi yang melibatkan ratusan laboratorium, ribuan sumber daya manusia, dan layanan lintas sektor dari energi, pertambangan, hingga lingkungan pengawasan internal harus diperkuat agar tidak ada celah penyimpangan di level subholding.

“IDSurvey ini menyentuh banyak sektor strategis. Kalau sertifikasi dan inspeksinya tidak kredibel, dampaknya bisa luas ke keselamatan, ke perdagangan, ke kepercayaan industri. Komisi VI akan terus mengawal kinerja holding ini,” tegasnya.

RDP ditutup dengan sejumlah catatan dan rekomendasi dari Komisi VI yang akan menjadi bahan evaluasi kinerja IDSurvey dalam rapat-rapat berikutnya. (red)