Ekspansi Ekonomi Regional: Imas Aan Ubudiah Resmikan KDMP Garut Seiring Inisiasi Hybrid Presiden Prabowo di Nganjuk

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi memimpin peluncuran masif program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) berskala nasional secara hybrid dari Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/05/2026). Langkah strategis ini menandai tonggak baru dalam akselerasi ekonomi domestik dengan diresmikannya sebanyak 1.061 titik KDMP secara serentak di seluruh penjuru tanah air.

Dalam momentum ekspansi ekonomi regional tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI Imas Aan Ubudiah turut serta mengawal dan meresmikan titik operasional KDMP Merah Putih yang dipusatkan di Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut. Kehadiran legislator dari Komisi VI ini mempertegas integrasi program pusat dengan fokus pengembangan sektor industri mikro, investasi daerah, serta penguatan peran koperasi dan UMKM di wilayah Priangan Timur.

“Peresmian 1.061 KDMP secara nasional, termasuk titik strategis di Karangpawitan Garut, merupakan manifestasi konkret dari penguatan sirkulasi ekonomi riil di tingkat akar rumput. Melalui skema hybrid ini, sinkronisasi kebijakan makro dari Presiden Prabowo dapat langsung dirasakan dampaknya oleh para pelaku usaha lokal,” ujar Imas Aan Ubudiah usai prosesi peresmian.

Lebih lanjut, Imas memaparkan bahwa posisi Garut sangat kompetitif dari sisi demografi dan ketersediaan sumber daya. Masuknya wadah koperasi berjejaring nasional ini ke wilayah Garut diproyeksikan mampu memperpendek rantai pasok komoditas unggulan daerah, menciptakan efisiensi pasar yang lebih adil, serta menstimulasi iklim investasi skala mikro dan menengah.
Dari pusat kendali acara di Nganjuk, Presiden Prabowo menekankan bahwa stabilitas ekonomi nasional yang berkelanjutan sangat bergantung pada kemandirian dan produktivitas kawasan perdesaan. Model konektivitas hybrid yang menghubungkan pusat dengan 1.061 titik daerah, termasuk Garut, menjadi simbol konsolidasi pembangunan yang inklusif dan merata melalui pilar koperasi.

Sinergi antara kebijakan eksekutif dan pengawalan ketat dari parlemen ini diharapkan dapat mempercepat transformasi ekonomi lokal di Kabupaten Garut, menyerap tenaga kerja baru secara produktif, sekaligus memperkuat daya tahan ekonomi domestik di tengah dinamika pasar global.