DAMRI Hasilkan Rp2 Triliun Dampak Ekonomi, Imas Aan Ubudiah: Negara Tidak Bisa Terus Andalkan DAMRI Tanpa Jamin Pembiayaannya

Rabu, 24 Juni 2026

JAKARTA — Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan jajaran direksi tiga BUMN transportasi — Perum DAMRI, PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI), dan PT ASDP Indonesia Ferry — berlangsung di Gedung DPR RI, Rabu (24/6/2026). Rapat yang dimulai pukul 10.00 WIB itu membahas evaluasi kinerja korporasi 2025 sekaligus rencana kerja dan roadmap 2026.

Dari tiga mitra yang hadir, kondisi Perum DAMRI menjadi sorotan utama. Total aset perusahaan hanya terealisasi 46,69% dari target RKAP 2025, dengan kas dan setara kas yang sangat kritis — hanya Rp62 miliar atau 5,56% dari target Rp1,118 triliun. Pendapatan usaha terealisasi 89,52% dari RKAP, tertinggal terutama pada segmen angkutan antar kota, lintas batas negara, dan pariwisata.

Di sisi operasional, DAMRI mencatat 3.302 unit armada dengan 64,23 juta seat terjual — melampaui target 125% — namun jumlah perjalanan turun 5,4% dibanding 2024. Kargo dan logistik mencatat lonjakan signifikan, naik 136,92% dari tahun sebelumnya.

Perintis: Manfaat Besar, Dukungan Minim

Yang menjadi perhatian serius dalam rapat adalah kondisi angkutan perintis. DAMRI saat ini mengoperasikan 313 trayek perintis dengan total anggaran Rp161,2 miliar pada 2026, namun cost recovery kontrak perintis hanya mencapai 70% dari total biaya operasi. Armada rata-rata berusia lebih dari tujuh tahun, tanpa kompensasi depresiasi dalam kontrak yang berjalan.

Permohonan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp490 miliar untuk 384 bus perintis yang diajukan pada 2024 ditolak, sementara kebutuhan armada pada 2026 justru meningkat menjadi 406 unit. DAMRI memohon dukungan Komisi VI untuk mendorong penetapan angkutan perintis sebagai Public Service Obligation (PSO) penuh — yang menjadi syarat utama pengajuan PMN berikutnya.

Data DAMRI menunjukkan multiplier effect angkutan perintis mencapai 15,8 kali pada 2025 — menghasilkan dampak ekonomi Rp2,016 triliun dari nilai subsidi yang jauh lebih kecil. Manfaat per trip tercatat Rp8,5 juta dengan rata-rata 270 ribu trip per tahun.

Imas Aan Ubudiah: Ini Soal Kehadiran Negara

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB, Imas Aan Ubudiah, menegaskan bahwa kesenjangan antara manfaat yang dihasilkan angkutan perintis dan minimnya dukungan pembiayaan tidak bisa terus dibiarkan.

“DAMRI menghasilkan dampak ekonomi 15 kali lipat dari subsidi yang diterima. Kalau negara masih ragu menetapkan ini sebagai PSO, saya tidak tahu lagi logika apa yang dipakai,” tegas Imas.

Lebih jauh, Imas menyoroti ironi yang dihadapi DAMRI di lapangan — armada tua, PMN ditolak, cost recovery tidak penuh, tapi perusahaan tetap dituntut melayani daerah paling terpencil.

“Konektivitas di daerah terpencil bukan soal bisnis — itu soal kehadiran negara. Maka pembiayaannya pun harus diperlakukan sebagai tanggung jawab negara, bukan beban korporasi,” tambah legislator Dapil Jawa Barat XI (Garut-Tasikmalaya) itu.

Rencana 2026: Listrik dan Ekspansi Rute

Dalam rencana kerja 2026, DAMRI menargetkan pendapatan usaha Rp1,964 triliun dengan laba bersih Rp21,4 miliar. Perusahaan juga mendorong transformasi armada listrik — dari 286 unit bus listrik yang sudah beroperasi, ditambah 30 unit baru di 2026 — dengan target reduksi emisi 1,5 hingga 2 ton CO2 per bus per hari.

Ekspansi rute turut direncanakan, termasuk koridor baru Bogor–Surabaya–Malang, Bandung–Surabaya–Malang, Jakarta–Sumenep, hingga rute lintas batas negara Jayapura–Vanimo (Papua Nugini) dan Sambas–Kuching (Malaysia).

DAMRI juga mengajukan tiga permohonan dukungan kepada Komisi VI: penetapan angkutan perintis sebagai PSO penuh, pemberian PMN tunai untuk peremajaan armada, dan jaminan ketersediaan BBM di seluruh daerah 3T.

Rapat turut dihadiri direksi PT PELNI dan PT ASDP Indonesia Ferry dengan agenda serupa: evaluasi kinerja 2025 dan penyampaian rencana kerja 2026. (red)