Teh Imas Kunjungi Pertamina Patra Niaga Bandung, Pastikan Distribusi LPG Subsidi Tepat Sasaran

Bandung — LPG 3 kilogram adalah kebutuhan pokok jutaan rumah tangga dan pelaku usaha mikro. Tapi subsidi yang tidak tepat sasaran sama saja dengan anggaran negara yang bocor tanpa dampak. Itu yang ingin dipastikan Teh Imas langsung ke sumbernya.

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB, Imas Aan Ubudiah, melakukan kunjungan kerja ke PT Pertamina Patra Niaga Kantor Cabang Bandung di Jalan Wirayuda Timur No. 1, Lebakgede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Senin (23/6/2026). Kunjungan ini difokuskan pada pengawasan distribusi LPG bersubsidi 3 kilogram — memastikan penyaluran benar-benar menjangkau penerima yang berhak.

Dalam kunjungan tersebut, Imas berdiskusi langsung dengan jajaran manajemen Pertamina Patra Niaga Cabang Bandung mengenai mekanisme penyaluran, data penerima subsidi, serta pengawasan di rantai distribusi dari SPPBE, agen, pangkalan, hingga ke tangan masyarakat.

Imas menekankan bahwa isu distribusi LPG subsidi bukan soal ketersediaan stok semata. Secara nasional, pasokan memang terjaga. Tapi di lapangan, masalah yang berulang adalah soal ketepatan sasaran: apakah LPG 3 kilogram benar-benar sampai ke rumah tangga kurang mampu dan pelaku usaha mikro, atau justru bocor ke pihak yang tidak berhak.

“Stok aman itu prasyarat. Tapi yang lebih penting: siapa yang menerima? Subsidi LPG itu uang rakyat. Kalau distribusinya tidak tepat sasaran, yang dirugikan tetap masyarakat kecil mereka harus antri, harus bayar lebih mahal, atau bahkan tidak kebagian sama sekali,” ujar legislator asal Dapil Jawa Barat XI, Garut-Tasikmalaya itu.

Imas mendorong Pertamina Patra Niaga untuk terus memperkuat validasi data penerima subsidi dan memperketat pengawasan di setiap titik distribusi. Ia juga meminta agar mekanisme pelaporan dari masyarakat — termasuk melalui Pertamina Contact Center 135 — direspons secara cepat dan transparan.

Pada isu harga, Imas mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah. Di beberapa daerah, masih ditemukan harga di tingkat pengecer yang melampaui HET. Ini menunjukkan bahwa pengawasan rantai distribusi dari pangkalan ke konsumen akhir masih perlu diperkuat.

“Saya ingin Pertamina tidak hanya memastikan stok keluar dari gudang, tapi juga memastikan harga dan kualitas yang diterima masyarakat sesuai ketentuan. Itu tanggung jawab penuh Pertamina sebagai BUMN yang mengelola energi bersubsidi,” tegasnya.

Sebagai anggota Komisi VI DPR RI yang membidangi BUMN, Imas menyatakan hasil kunjungan ini akan menjadi bahan evaluasi yang ia bawa ke forum pengawasan di tingkat pusat. Ia juga mengimbau masyarakat untuk membeli LPG subsidi hanya di pangkalan resmi dan melaporkan setiap dugaan penyimpangan melalui kanal resmi Pertamina.

Kunjungan ke Pertamina Patra Niaga Bandung merupakan bagian dari rangkaian kerja Teh Imas dalam mengawasi kinerja BUMN strategis, khususnya yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari.